Wednesday, July 19, 2017

Sudah Tepatkah Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat

Sudah Tepatkah Perpu No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat 

Inilah perpu No 2 tahun 2017 tentang orgamisasi Masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto mengatakan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) ditujukan untuk kebaikan masyarakat dan negara.


“Perppu ini bukan milik pemerintah, bukan aksi pemerintah tapi itu adalah milik rakyat Indonesia. Ini untuk kebaikan masyarakat, kebaikan negara, bukan untuk keuntungan semata-mata dari pemerintah,” katanya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Gallery Nasional, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Berikut perpu No 2 Tahun 2017 yang merupakan Perubahan dari UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas:


Dalam diskusi bertema Perppu Ormas untuk Menjamin Demokrasi dan Eksistensi NKRI itu, Menteri Wiranto menjelaskan latar belakang Perppu itu perlu untuk dikeluarkan. “Perppu itu dikeluarkan karena ada landasan hukumnya dan ada manfaatnya. Yang jelas Perppu No. 2 ini dikeluarkan karena memang ada suatu kondisi yang sangat mendesak,” katanya.

Kondisi mendesak itu menurut Menkopolhukam adalah adanya ancaman terhadap ideologi negara Indonesia. “Sudah ada ancaman kepada ideologi negara, sudah ada suatu niatan-niatan bahkan suatu langkah-langkah untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi lain. Untuk mengancam NKRI dengan menghapuskan national state Indonesia dengan model negara yang lain. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kita khilaf, kita alpa, bisa jadi kita sudah terlambat,” tambahnya.

Menteri Wiranto menjelaskan Perppu tersebut melengkapi kekurangan dari UU sebelumnya tentang Organisasi Masyarakat dan telah disesuaikan dengan dnamika terkini. “Undang-undang yang sudah diundangkan (UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas) ada kelemahan-kelemahan disana, yaitu kondisi yang membuat Undang-undang itu tidak dapat menyelesaikan satu penyelesaian permasalahan masyarakat karena sudah tidak dapat lagi mengejar dinamika perkembangan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu yang dilengkapi adalah mengenai :
  1. Pencabutan izin berdirinya ormas. “Misalnya saja yang paling menonjol adalah pemahaman hukum yang menyangkut contrarius actus artinya lembaga yang mengeluarkan, yang mengizinkan berdirinya suatu ormas, itu juga berhak untuk mencabut izin itu takala ormas tersebut mengingkari komitmen yang sudah disepakati. Itu tidak ada sehingga perlu dilengkapi, perlu diperkuat,” katanya.
  2. Perppu mengatur tentang berbagai ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. “Tadinya kan hanya atheisme, leninisme, komunisme, dan marxisme, tapi ada paham-paham ideologi lain yang bisa mengancam ideologi negara yang berbeda dengan pancasila yang tidak termasuk di sana,” jelasnya.
sumber: kominfo.go.id

itulah kutipan singkat tentang hasil Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Gallery Nasional, Jakarta, Kamis (13/7/2017). semoga menambah wawasan kita tentang orgamisasi masyarakat.

Download Aplikasi Admnistrasi Guru :